DALAM RANGKA HUT KE 18, DHARMAYUKTI KARINI CABANG AMLAPURA SERAHKAN BANTUAN DANA BEASISWA SEKOLAH (BDBS)
Jumat (16/10/2020), DYK Cabang Amlapura laksanakan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharmayukti Karini ke-18 Tahun 2020. Bertempat di Pengadilan Negeri Amlapura, berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan. Mulai acara Pembukaan Kegiatan HUT Dharmayukti Karini se-Wilayah Bali yang disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.) selaku Pembina Dharmayukti Karini Daerah Bali secara virtual, Pemotongan Tumpeng dan juga Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa Sekolah (BDBS) Tahun 2020.
Sebagai Pembina, Ketua Pengadilan Negeri Amlapura (I Wayan Suarta, S.H., M.H.), Ketua Pengadilan Agama Karangasem (Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Karangasem (Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.) turut hadir dalam kegiatan tersebut. Sebelum penyerahan Bantuan Dana Beasiswa Sekolah (BDBS) Tahun 2020 kepada putra-putri dari Pegawai Pengadilan Negeri Amlapura dan Pengadilan Agama Karangasem, sebagai tanda peringatan HUT Dharmayukti Karini Ny. Ni Wayan Parini Suarta (Ibu Ketua DYK Cabang Amlapura) meniup lilin dan memotong tumpeng dengan didampingi Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan Ketua Pengadilan Agama Karangasem.
Setelah pemotongan tumpeng, dalam rangka HUT kali ini Dharmayukti Karini Cabang Amlapura menyerahkan Bantuan Dana Beasiswa Sekolah (BDBS) Tahun 2020 kepada 8 (delapan) anak dari Pegawai Pengadilan Negeri Amlapura dan Pengadilan Agama Karangasem. Selain direahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, dalam kegiatan ini Ketua Pengadilan Agama Karangasem (Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Karangasem (Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.) juga menyerahkan BDBS kepada anak-anak tersebut.
Pemberian BDBS ini merupakan program tahunan Pengurus Dharmayukti Karini, baik Pusat, Cabang maupun Daerah. Sesuai dengan tema HUT kali ini: “Melalui Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Dharmayukti Karini Mendukung Belajar Jarak Jauh Dengan Teknologi Digital”, tujuan pemberian BDBS ini adalah sebagai bentuk kepedulian Dharmayukti Karini sebagai bagian dari lembaga Peradilan kepada pencapaian Program Pendidikan Nasional.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
