PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH HAKIM TINGGI PENGAWAS
PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT
DI PENGADILAN AGAMA KARANGASEM
Hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Pengadilan Agama Karangasem kedatangan Tim Pengawas dari PTA NTB. Kedatangan tim Pengawas tersebut dalam rangka melakukan pengawasan rutin di Pengadilan Agama Karangasem yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Karangasem sebagai satuan kerja yang berada dibawah Wilayah PTA NTB, sehingga tercipta suatu Peradilan yang Agung sebagaimana yang dicita-citakan dan terprogram dalam Blue Print MA-RI 2010 s/d 2035.
Pengawasan atas dasar Surat Perintah Tugas Wakil Ketua PTA NTB, Nomor W22-A/872/KP.01.1/VI/2019 dan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Nomor: W22-A/863/PS.01/SK/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang diketuai oleh Bapak Drs. H. SYAHIDI , SH.,M.S.I selaku Ketua Tim Pengawas dan selaku Hakim Tinggi PTA NTB beserta rombongan yaitu SUWARDIMAN, S.Pd., S.H., M. Ak (Kasubbag Renprog & Anggaran ) selaku Sekretaris Tim, Drs. ARSYAD (Panitera Pengganti) dan Marjeni, SH (Pelaksana) selaku anggota tim pengawas.
Setibanya di Pengadilan Agama Karangasem, Tim Pengawas kemudian langsung melakukan pemeriksaan mengenai Management Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, Pelayanan Publik dan Penerapan SIPP/CTS (IT).
Bertempat diruang sidang utama, KPA Karangasem Bapak H. Ridwan Fauzi, S.Ag melaporkan bahwa dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Karangasem telah dilaksanakan dengan baik dimana seluruh pejabat baik fungsional dan struktural telah melakukan pengawasan secara intern baik pengawasan secara melekat maupun pengawasan fungsional sesuai dengan bidang tugas yang telah diberikan masing-masing dan juga pengawasan yang telah dilakukan oleh Hakim pengawas bidang.
Pada hari Rabu, tanggal 26 juni 2019 Ketua Tim Pengawas bapak Drs. H. SYAHIDI, SH.,M.S.I menyampaikan hasil pengawasannya bahwa pada umumnya semua tugas telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan administrasi di Pengadilan Agama Karangasem sudah bagus dan mengapresiasi kinerja aparat Pengadilan Agama Karangasem walaupun ada temuan-temuan namun tidak prinsipil diantaranya mengenai penomoran ganda pada Berita Acara Sidang. Tim Pengawas berharap agar temuan temuan tersebut untuk dibenahi dan berpesan agar kinerja yang telah berjalan selama ini dipertahankan dan ditingkatkan untuk kedepannya sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dapat tercapai.
Selanjutnya KPA Karangasem menyampaikan agar setiap pegawai Pengadilan Agama Karangasem untuk dapat menjadikan pedoman dan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dan arahan dari Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat. Setelah acara expose hasil pengawasan selesai dilanjutkan dengan foto bersama. (**Rahman **Dayat)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
