Artikel

• JUAL BELI SALAM DAN ISTISNA’ DALAM PRAKTEK SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA | (10/09)
• PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NASIONAL | (20/05)
• PENGARUH EKONOMI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA | (19/05)
• JAMINAN KEAMANAN BAGI HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI PENGADILAN AGAMA | (11/11)
• PERAN PANITERA PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN | (02/10)
• PENERAPAN HUKUM PROGRESIF OLEH HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK HASIL POLIGAMI LIAR | (07/09)
• Untuk Apa Tergugat di Panggil Kembali ? | (18/04)
• RE-REKONVENSI ? (Rekonvensi atas Rekonvensi) | (18/04)

Artikel lainya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya