Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PNS
Pengadilan Agama Karangasem
Senin 02 Maret 2020, ditengah masa pandemic covid-19 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Karangasem, diadakan acara pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil.
Acara dimulai dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Syamsurrijal, S.H., setelah itu acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta menyanyikan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian Acara dilanjutkan dengan Acara Pelantikan dengan pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pegawai yang dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Staff Pelaksana di Pengadilan Agama Karangasem adalah Humam Mujahidin Ar Rosyidi, S.I.P.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah yang dibimbing langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Karangasem H. Ridwan Fauzi, S.Ag beserta Syamsurrijal S.H. sebagai Rohaniwan serta para saksi. Selanjutnya diadakan penandatanganan Berita Acara Sumpah Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani langsung oleh Pegawai beserta saksi – saksi. Bertindak sebagai saksi Jihansah, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Karangasem serta IG Ngr Adhi Warga, S.Kom sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Karangasem.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan Pembacaan beserta Penandatanganan Pakta Integritas PNS yang telah dilantik. Acara Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Karangasem yang mengucapkan selamat atas dilantiknya PNS tersebut selain itu beliau berpesan di masa pandemi ini agar senantiasa waspada dan berusaha untuk menjaga diri, serta selalu bersabar dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berpesan kepada PNS yang telah dilantik agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan amanah. Diakhir acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh para tamu serta dilaksanakan sesi foto bersama. (**Rahman***Dayat).
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
