PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
>> Klik Disini<< Daftar Dokumen Acuan Pengelolaan Kesekretariatan Pengadilan Agama Karangasem
A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
- Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
- KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
- SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
- Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
- SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
- Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
- Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
- PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
- KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
- PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
- SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
- SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
- SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
- Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
E. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesi
- Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 Tentang Daftar Riwayat Hidup
- Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
- Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
F. PEDOMAN PERENCANAAN
- Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
- UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas
- Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
- Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 - Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
- Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D - Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada
Bagan Akun Standar - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di
lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya - UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
- PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- PP NO 8 TAHUN 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah