PERSIAPKAN PROGRAM TAHUN 2021, PENGADILAN AGAMA KARANGASEM LAKSANAKAN RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN 2020
Amlapura, Rabu, 23 Desember 2020 bertempat di Ruang Sidang I seluruh Aparatur Pengadilan Agama Karangasem melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Karangasem dan diikuti oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Pejabat serta Pegawai PA Karangasem. Selain membahas Evaluasi capaian program kerja 2020, dalam rapat ini juga dilaksanakan sosialisasi (pembagian) DIPA dan RKAKL Pengadilan Agama Karangasem Tahun 2021.
Setelah Sekretaris PA Karangasem, Alik Rohadi, S.H.,M.H. membuka rapat tersebut, Ketua PA Karangasem (Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.) memimpin langsung pelaksanaan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya. Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. di awal pengantarnya menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk respon telah keluarnya Daftar Isian Petikan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pengadilan Agama Karangasem Tahun 2021. Beliau menyampaikan bahwa, berdasarkan amanat dan pembinaan dari Ketua Mahkamah Agung RI pada saat pelantikan Sekretaris MA RI (Selasa, 22/12/2020) setiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung harus mengikutsertakan seluruh komponen (red: Pimpinan, Hakim, unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan) dalam membahas dan merumuskan program realisasi penggunaan Anggaran DIPA Tahun 2021.
Setelah menyampaikan pengarahan, selanjutnya dibahas dan dievaluasi satu persatu pelaksanaan program kerja PA Karangasem Tahun 2020. Pembahasan dan evaluasi dimulai dari capaian program Bidang Kepaniteraan. Pada aspek program ini Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua PA Karangasem) menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Kepaniteraan dan Tim IT PA Karangasem yang pada tahun 2020 ini telah meraih prestasi dan penghargaan dalam bidang pelaksanaan peradilan secara elektronik dari Ketua Mahkamah Agung RI dan prestasi di bidang kinerja SIPP dari Dirjen Badilag MA RI. Pimpinan berharap untuk tahun 2021 program dan prestasi tersebut dapat dipertahankan, bahkan dapat ditingkatkan. Diakhir pembahasan program kepaniteraan Wakil Ketua PA Karangasem (Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.) memberikan pengarahan kepada Tim Kepaniteraan dan Majelis Hakim agar lebih meningkatkan kinerja dan koordinasi dalam penyelesaian berkas perkara dan optimalisasi serapan anggaran Prodeo DIPA Tahun 2021.
Setelah pembahasan capaian pelaksanaan program kepaniteraan selesai, Ketua PA Karangasem kemudian mempin evaluasi capaian pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan. Awal evaluasi sub ini, Ketua PA Karangasem menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Tim Kesekretariatan dan Pengelola Keuangan yang pada Tahun 2020 ini telah mendapatkan pengargaan di bidang Penyampaian Laporan Keuangan dari KPPN Amlapuran. Beliau berharap di tahun 2021 prestasi ini dapat dipertahankan, bahkan dapat diraih prestasi dari aspek penilaian yang lain.
Setelah diulas dan dievaluasi satu persatu program kerja kesekretariatan, Sekretaris PA Karangasem (Alik Rohadi, S.H., M.H.) menyampaikan usulan terkait pemilahan konten berita beserta foto kegiatan yang layak untuk diapload (dimuat) pada akun media sosial PA Karangasem. Beliau berharap untuk tahun 2021 Tim IT PA Karangasem lebih cepat dan tepat dalam menyajikan data informasi dan berita kegiatan, baik pada website maupun medias sosial PA Karangasem.
Diakhir kegiatan rapat ini, Ketua PA Karangasem (Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.) berpesan agar catatan atas evaluasi pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 yang telah dilaksanakan ini benar-benar dijadikan modal dan acuan dalam menyusun Program Kerja Tahun 2021. Beliau juga menegaskan agar minggu terkahir pada bulan Desember 2021 seluruh rencana Program Kerja Tahun 2021 dapat diselesaikan, dibahas secara detail dan untuk disahkan menjadi Program Kerja Tahun 2021.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
