Penandatanganan Surat Pernyataan / Pakta Integritas Kinerja Tahun 2019 Pegawai Honorer
Pengadilan Agama Karangasem
Pembacaan Surat Pernyataan / Pakta Integritas
Kamis, 10 Januari 2019 Bapak Ketua Pengadilan Agama Karangasem, memimpin kegiatan Penandatanganan Surat Pernyataan / Pakta Integritas Pegawai Honorer. Acara yang dimulai pukul 11:00 WITA., bertempat di Ruang Sidang dan dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Karangasem.
Adapun Honorer yang menandatangani Surat Pernyataan / Pakta Integritas sebagai berikut:
- Taufikurrahman; sebagai tenaga Pengemudi.
- Salamudin; sebagai tenaga Satpam.
- Asti Asminingrum; sebagai tenaga Pramubhakti.
- Sarif Hidayatullah; sebagai tenaga Pramubhakti.
- I Wayan Supartha; sebagai tenaga Satpam.
- Abdurrohiim, S.Kom; sebagai tenaga Pramubhakti.
- Munawaroh; sebagai tenaga Pramubhakti.
Penandatangan Surat Pernyataan / Pakta Integritas
Dalam acara tersebut Bapak Ketua Pengadilan Agama Karangasem memberikan sambutan bahwa Pakta Integritas merupakan janji di atas kertas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Janji itu tidak akan bermakna jika tidak disertai dengan niat dan itikad yang sungguh-sungguh untuk melakukan segala kegiatan dengan transparan dan dapat dipertangungjawabkan. Selain itu beliau juga berpesan kepada semua yang hadir terutama kepada yang baru menandatangani Surat Pernyataan / Pakta Integritas supaya semakin termotivasi untuk lebih maju dan lebih meningkatkan kinerjanya.
Penyerahan SK Kontrak Honorer Oleh Ketua Pengadilan Agama Karangangasem
Acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa oleh Salmini,BA., Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Karangasem dan pemberian ucapan selamat kepada seluruh Honorer yang menandatangani Surat Pernyataan / Pakta Integritas (**Rahman - **Dayat).
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
