OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI), KETUA PENGADILAN AGAMA KARANGASEM TETAPKAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2020
Amlapura, Selasa 13 Oktober 2020
Bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Karangasem, Ketua Pengadilan Agama Karangasem (Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H) menetapkan Agen Perubahan Pengadilan Agama Karangasem Tahun 2020 melalui Surat Keputusan Nomor W22-A10/115/KP.02.1/SK/2020 tanggal 28 September 2020. Penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi Berita Acara Pemilihan Agen Perubahan yang dilaksanakan oleh Tim Pemilihan Agen Perubaha PA Karangasem tanggal 28 September 2020.
Setelah dibacakan Surat Keputusan tersebut, Ketua PA Karangasem Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. didampingi Wakil Ketua PA Karangasem Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. menyerahkan Piagam Penghargaan kepada pegawai yang dipenetapkan sebagai Agen Perubahan dari ketiga usur Aparatur PA Karangasem. Ketiga unsur tersebut meliputi Agen Perubahan dari Unsur Kepaniteraan Reni Yuniarti, A.KS., M.H, (Jurusita Pengganti), dari Unsur Kesekretariatan I Komang Gemini Sarasanjaya, S.H (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala) dan dari Unsur PPNPN adalah Asti Asminingrum (PPNPN). Penetapan Agen Perubahan tersebut merupakan komitmen bersama Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Karangasem, serta dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain tujuan di atas, penetapan Agen Perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi pegawai yang bersangkutan dalam bekerja. Pegawai yang menjadi Agen Perubahan juga harus menjadi penggerak perubahan untuk mendorong dan menggerakkan pegawai lain menuju ke arah yang lebih baik. Dengan ditetapkannya para Agen Perubahan tersebut, juga diharapkan para pegawai yang bersangkutan menjadi teladan dalam bertingkahlaku, berpikir, dan memberikan contoh dalam pola kinerja yang lebih maju.
Akhirnya, melalui penetapan Agen Perubahan yang telah resmi diberikan, semoga dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pegawai Pengadilan Agama Karangasem dalam “berlomba-lomba” untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. (Humam)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
