SEMANGAT MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS, APARATUR PENGADILAN AGAMA KARANGASEM LAKUKAN PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA DAN PENYEMATAN PIN ZONA INTEGRITAS
Selasa, 13 Oktober 2020 Seluruh warga Pengadilan Agama Karangasem menandatangani Komitmen Bersama bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Karangasem sebagai harapan untuk mewujudkan visi menjadi pengadilan Agama Karangasem yang agung. Dalam rangkaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Pengadilan Agama Karangasem dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen warga peradilan sehingga dalam implementasinya dituangkan dalam bentuk eviden Komitmen Bersama yang ditandatangai oleh seluruh pegawai.
Ketua Pengadilan Agama Karangasem (Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I.,M.H.) menyampaikan bahwa Komitmen bersama perlu ditegaskan dalam bentuk tertulis untuk meningkatkan semangat kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan dikukuhkan bersama sehingga hal-hal yang ditargetkan tidak hanya sebatas komitmen namun terlaksana maksimal dan juga berdampak bagi para pencari keadilan dalam menerima pelayanan publik yang disediakan oleh Pengadilan Agama Karangasem.
Acara dilanjutkan dengan penyematan pin pembangunan zona integritas yang dibagikan oleh Ketua Pengadilan Agama Karangasem kepada seluruh pegawai sebagai bentuk implementasi pelaksanaan pembangunan zona integritas. Diharapkan dengan penyematan pin tersebut, kinerja seluruh pegawai semakin terus berkobar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan membuktikan bahwa Pengadilan Agama Karangasem mendukung penuh salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
