PASCA EVALUASI IMPLEMENTASI DARI TIM ASESSOR PTA MATARAM, TIM PENJAMINAN MUTU PA KARANGANASEM LAKUKAN RTM BAHAS TINDAK LANJUT PERMINTAAN PERBAIKAN
Rabu, 18 Novemer 2020, pukul 14.30 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Karangasem Tim Penjaminan Mutu PA Karangasem lakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terkait Tindak Lanjut Hasil Asesment Surveillance yang dilakukan oleh Tim APM Asessor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Rapat tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh Aparatur PA Karangasem.
Ketua PA Karangasem (Dr. Muh. Nasikhin, S.H., M.H.) dalam pengarahannya menyampaikan bahwa RTM merupakan suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan cara pembahasan secara berkala dengan melibatkan seluruh Tim Penjaminan Mutu. Melaui RTM yang akan dipimpin oleh Ketua Tim Penjaminan Mutu, Beliau berharap agar masing-masing unit kerja memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan perbaikan atas hasil temuan observasi Implementasi APM yang dilakukan oleh Tim Asessor PTA Mataram. Sehingga penyampaian laporan perbaikannya nanti tidak meleset dari target yang ditetapkan Tim Asessor PTA Mataram yaitu paling lambat tanggal 17 Desember 2020.
Setelah Ketua PA Karangasem menyampaikan pengarahan, Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penjaminan Mutu memimpin pembahasan tindak lanjut atas permintaan perbaikan yang disampaikan oleh Tim Asessor PTA Mataram pada hari Selasa, 17 November 2020. Ketua TPM secara rinci membahas satu persatu seluruh temuan tersebut beserta penentuan bagaimana langkah perbaikan, penanggung jawab pelaksana perbaikan sampai pada date line (batas waktu) penyelesaiannya. Diakhir pembahasan, Beliau menyampaikan bahwa seluruh Tim diharapkan kekompakan dan komitmennya untuk memenuhi target penyelesaian perbaikan yang ditetapkan sampai pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020. Beliau juga berharap dengan dilakukannya perbaikan dan disampaikannya laporan perbaikan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, nantinya PA Karangasem tetap mempertahankan predikat A-Exelent guna melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
